nusakini.com-- Pemerintah menilai keberadaan Badan Siber Nasional (Basinas) sangat penting. Namun keberadaannya nanti, jangan sampai tumpang tindih dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). 

“Badan Siber Nasional itu sangat penting. Ini jadi skala prioritas pemerintah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jakarta belum lama ini. 

Setelah dibentuk nanti, Mendagri berharap dengan keberadaan lembaga Siber Nasional ini tidak tumpang tindih dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). 

“Saya berharap agar Basinas tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. “Jangan sampai lembaga itu tumpang tindih, karena kita sudah ada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg),” ungkap Mendagri. 

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan draf peraturan presiden (perpres) telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, masih terdapat dua pilihan untuk dipertimbangkan. 

• Ini Aturan Menpan-RB Soal Larangan Cuti ASN saat Natal dan Tahun Baru
• Presiden Jokowi Nilai Revisi Perpres Badan Siber dan Sandi Negara Untuk Penguatan
• Mendagri: Calon Tunggal di Pilbup Pati Masih Unggul
• Mendagri : Pilkada 2017 Minim Politik Uang
• Pantau Pilkada, Mendagri Langsungkan Video Conference

Hal itu terkait nomenklatur nama Basinas atau badan siber dengan Lemsaneg sebagai embrio. Presiden nantinya memberi arahan khusus. 

“Perpresnya sudah kami siapkan. Sudah diajukan hari ini kepada Pak Presiden dan tentunya mana yang akan dipilih,” kata Pramono di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (9/1). 

Dia menuturkan, lembaga siber yang terbentuk berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan dunia maya. Pembentukan lembaga lebih kepada pertahanan siber. 

Karenanya, badan ini bakal terintegrasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Sebab, persoalan siber bukan hanya menimpa negara yang sedang berkembang. 

“Negara maju pun persoalan siber menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian khusus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, apakah menjadi Badan Siber Nasional atau badan siber dan lembaga ini segera diputuskan,” tuturnya. 

Dimana sebelumnya menurut Menkopolhukam Wiranto, permasalahan siber ini harus diproteksi, jika tidak bisa maka akan terjadi kekacauan. 

“Kalau tidak bisa diproteksi, maka terjadi kekacauan. Misal e-commerce, perbankan, perdagangan, bursa saham, pasar, perdagangan online semua lewat internet. Kalau ada serangan yang enggak bisa kita atasi,” ujar dia. (p/ab)